SIM (Surat Izin Mengemudi)/
Driving License, adalah hal yang wajib dimiliki bagi setiap pengendara
kendaraan bermotor, memilikinya adalah sebagai bukti bahwa pengguna telah
mengerti dan sadar benar akan tata cara berlalu lintas yang benar.
www.seranik.blogspot.com
Namun Faktanya adalah, kata-kata
diatas itu hanyalah sebuah topeng untuk mencari keuntungan sendiri. Inti
masalahnya hanya 1 hal, yaitu :
"Masih belum ada peraturan resmi pemerintah yang mengikat tentang semua sistem permohonan SIM, hal ini ditandai dengan maraknya perbedaan tiap daerah (Polres) dalam hal mekanisme proses, serta tarif rinci permohonan SIM baru/perpanjangan"
Hal ini mengakibatkan banyak hal
janggal maupun merugikan masyarakat, diantaranya :
1. Banyak
pungutan liar maupun harga selangit yang tidak dapat diterima oleh akal sehat,
seperti dalam penjualan Map, bolpoint, tes kesehatan, tes uji materi, tes
praktek (non/simulator), dll.
2. Banyak
calo berkeliaran, mayoritas oknum dalam sendiri yang sangat terlibat dalam hal
ini, tarifpun berbeda-beda dengan rate Rp.500.000-Rp.750.000 dengan tes yang
seolah hanyalah mekanisme tidak penting karena telah diakomodir hasil
kelulusannya.
3. Ada
beberapa tes praktek (non simulator) yang terkesan dibuat-buat untuk
mempersulit, seperti ZIG-ZAG, bagaimanapun dalam aturan berlalu lintas,
pengendara tidak boleh ZIG-ZAG di jalan, dan itu sudah jelas-jelas terpampang
jelas dalam aturan berlalu lintas, namun, mengapa itu menjadi syarat sebagai
sesuatu yang harus kita lakukan? Aneh bukan.
www.seranik.blogspot.com
Apa kata masyarakat? Berikut saya
rangkum garis besarnya seperti apa yang telah saya lakukan wawancara dengan
beberapa ahli hukum dan pengamat birokrasi di daerah saya :
1. Kepolisian
tidak ingin sampai kehilangan pendapatan NONPAJAK yang didapat dari banyaknya
pelanggaran yang disebabkan oleh tidak dimilikinya SIM oleh pengendara.
2. Kepolisian
tidak serta merta merinci biaya dalam mekanisme pembuatan SIM agar dapat menjalakan
praktek pungli yang dilakukan oleh oknum anggota.
3. Tes
teori dan praktek sangat tidak efektif, terbukti dengan angka kecelakaan lalu
lintas dimana hasil survei mengatakan bahwa mereka yang kecelakaan JUSTRU YANG
MEMILIKI SIM.
4. (Saran)
Tes teori maupun praktek dapat diubah bentuknya ke semacam pelatihan bersama,
hal ini jauh lebih fresh dan rakyat akan lebih mudah memahami tatacara berlalu
lintas yang benar.
5. Kepengurusan
SIM yang menyulitkan, ditambah dengan tidak adanya aturan resmi yang mengikat
dari pemerintah, hanyalah akal-akalan negara untuk meraup pendapatan NON PAJAK
yang berlebih, terutama dalam kondisi pemerintah sekarang (JOKOWI-JK), dimana
terobosan-terobosannya memerlukan jumlah APBN jauh lebih besar, salah satunya dengan
cara meningkatkan pendapatan POLRI baik itu dalam TILANG, maupun dalam prosedur
birokrasi pembuatan SIM.
6. Kabinet
Kerja (JOKOWI-JK), tidak akan berani mengentaskan permasalahan ini, dikarenakan
permasalahan lalu lintas merupakan PENDAPATAN TERBESAR NON PAJAK bagi
Indonesia, meski harus menyengsarakan rakyat.
7. “Semua
proses kepengurusan sesuatu birokrasi akan dimudahkan demi rakyat”, salah satu
slogan era pemerintah saat ini, NYATA kah?
8. Jika
memang SIM diwajibkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, harusnya
lebih fokus di penindakan tilang, bukan di proses SIM, proses SIM pun harus
jauh lebih mendidik dalam bentuk pelatihan bersama yang kesannya jauh lebih
bisa diterima dengan baik oleh kesadaran masyarakat, daripada harus berbasis
angka LULUS/TIDAK LULUS yang dapat menimbulkan “SOGO-MENYOGOK”.
9. JANGAN
BILANG SEKARANG SUDAH BEBAS DARI SOGOK MENYOGOK, SELAMA PRIBADI MASIH BURUK,
KATA-KATA SEPERTI ITU HANYALAH OMONG KOSONG.
Dimohon bagi yang tidak sejalan
dengan apa yang telah saya ulas kali ini, silahkan survei sendiri ke bawah (Blusukan),
saya pastikan baik itu PRO JOKOWI, maupun PRO PRABOWO, akan memiliki kesamaan
pandangan dengan apa yang telah saya ulas kali ini.
www.seranik.blogspot.com
Tantangan dari saya : “Benahi
Birokrasi SIM (Salah satu pendapatan non pajak terbesar baik sifatnya langsung
maupun tidak langsung/tilang)”
Mungkinkah Pemerintahan kini
berani mengambil sikap????
Mohon tanggapannya.
Salam hangat persaudaraan rakyat
Indonesia,
Initial, EO
ARTIKEL TERKAIT:
